UUD 1945 Dan Amandemennya

45 Constitution - Livre de la Constitution de 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan. Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.

(PPKI).

Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).

Aplikasi bse/ buku sekolah digital ini adalah aplikasi yang berisi pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Bab Bab dalam UUD antara lain :

1.PEMBUKAAN

2.BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

3.BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

4.BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

5.BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus.

6.BAB V KEMENTERIAN NEGARA

7.BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

8.BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

9.BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

10.BAB VIIB PEMILIHAN UMUM

11.BAB VIII HAL KEUANGAN

12.BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

13.BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

14.BAB IX A WILAYAH NEGARA

15.BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

16.BAB XA HAK ASASI MANUSIA

17.BAB XI AGAMA

18.BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

19.BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

20.BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

21.BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

22.BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

23.ATURAN PERALIHAN

24.ATURAN TAMBAHAN