UU EKSTRADISI NO 1 TAHUN 1979

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIANOMOR1 1979 ON EXTRADITION

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1979

TENTANG EKSTRADISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883 -188) tentang"Uitlevering van Vreemdelingen" tidak sesuai lagi dengan perkembangantata hukum di dalam Negara Republik Indoneisa;

b. bahwa berhubung dengan itu Koninkiijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tersebut perlu dicabut dan sebagai gantinya perlu disusun suatuUndang-undang baru tentang ekstradisi sesuai dengan tata hukum dan peraturanperundang-undangan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentangGaris-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomo74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang"Uitlevering van Vreemdelingen".

Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG EKSTRADISI