UU OMBUDSMAN RI

LAW NUMBER 37 OF 2008 ON THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan

hukum yang dilakukan dalam rangka

penyelenggaraan negara dan pemerintahan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya

untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih,

dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta

menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi

seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan

oleh penyelenggara negara dan pemerintahan

merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan

pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta

sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi

yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan

guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan

wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan

pemerintahan;

c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang

berkembang dalam masyarakat agar terwujud

aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan

yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu

dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman

Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK

INDONESIA.